Polri Bersiap Tangkal Penyebaran Hoaks Jelang Pemilu
Polri Bersiap Tangkal Penyebaran Hoaks Jelang Pemilu
JAKARTA - Polri tengah menyiapkan operasi beserta sandi Mantap Bara bagi melakukan pengamanan rangkaian kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Operasi ini juga bertujuan bagi mengantisipasi beredarnya berita kibul atau hoaks jelang pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia.
Hal ini dimenyingkapkan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo usai mengikuti rapat berkembar demi KPU, Bawaslu, KPI, PWI selanjutnya Dewan Pers.
Dedi menyebut, berdasarkan riset mengenai Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyebaran berita mengarang kian marak di media sosial. Karena itu, Polri berpas pihak terkait lainnya perlu melakukan antisipasi guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif.
"Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 demi sandi Operasi Mantap Brata," kata Dedi, demi Dewan Pers, Selasa (10/1).
Dedi menyebut, Polri bersedia melakskerutunanan forum group discussion (FGD) bahwa dibarengi 34 Polda. Pertemuan ini demi membahas langkah egelebahsi kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi atau berita hoaks jelang pemilu.
"Januari ini buat mengadakan FGD bersama diikuti oleh 34 Polda secara hibrid kepada dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoaks menjelang pemilu," tambah Dedi.
Dedi berharap pertemuan tersebut bisa terus dilakukan guna membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 agar berjalan aman berikut enteng.
"Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti disini bersama dapat memberikan egelisahsi kepada masyarakat," lanjut Dedi.
Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya mengatakan, jauh didalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, pihaknya telah melaksbudakan penandatanganan MoU bersama Bawaslu terkait bersama kasus-kasus sengketa pers.
Selain itu, Dewan Pers juga telah menyiapkan 20 orang yang tergabung terdalam tim pengaduan terdalam persiapan pemilu 2024.
"Baru saja dirilis bahwa twitter akan lebih ketat ekstra dalam hal pengawasan, namun diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan antara instagram dan TikTok," kata Agung.
Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo memprediksikan, atas berlipat-lipat media televisi digital nan bermunculan jelang Pemilu 2024. Sebagian gemuk diantaranya belum di dalam pengawasan KPI.
Atas dasar itu, KPI bagi melaksanak cucuan sosialisasi kepada KPI Daerah agar berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu guna mencegah adanya penyiaran yang dapat mengganggu keamanan dan keentengan Pemilu.
"Sudah dilakukan kencang pleno dan sudah dibahas terkait anggaran pengawasan TV digital yang bagi menyiarkan tahapan pemilu," papar Mulyo.
Dohardo Pakpahan selaku perwakilan KPU berharap, media turut mengawal maka tak memberi benturan atas instansi yang lain jelang pemilu 2024. KPU pun telah melakukan MoU atas seluruh pihak meneladan mewujudkan pemilu 2024 yang damai maka sejuk.
